Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

COVID-19: Lockdown VS Pembatasan Sosial Berskala Besar & Darurat Sipil

5 min read

COVID-19 Lockdown VS Pembatasan Sosial Berskala Besar & Darurat Sipil

Pandita.IDPresiden Joko Widodo telah menyampaikan wacana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan didampingi dengan kebijakan Darurat Sipil sebagai upaya lanjutan terkait penanganan pandemi COVID-19.

“Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” ujar Presiden Jokowi seperti yang dilansir tirto.id pada Senin (30/3/2020) kemarin dalam rapat terbatas yang dilangsungkan di Istana Bogor dengan para menteri.

Memang tidak semua negara mengambil kebijakan lockdown sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19, seperti Korea Selatan misalnya. Namun bedanya, dari pernyataan Presiden Jokowi di atas, terdapat poin yang menegaskan bahwa “perlu ada kebijakan Darurat Sipil” dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan status ini nantinya dapat diterapkan bersamaan dengan kebijakan PSBB yang kini masih digarap peraturan pelaksananya.

Wacana kebijakan Darurat Sipil ini sendiri sempat menjadi trending topik di twitter setelah wacana tersebut dipublikasikan, bahkan pada Selasa (31/3/2020) kemarin tagar #TolakDaruratSipil sempat menduduki peringkat atas di jajaran trending topik.

Lantas, sebenarnya apa dan bagaimana wacana kebijakan Darurat Sipil yang kemungkinan nantinya akan diterapkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dimaksudkan Presiden Jokowi? Simak artikel ini hingga akhir supaya tidak salah mengartikan dan dapat mengambil sikap untuk ke depannya.

Apa itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?

Waktu pertama kali mendengar wacana tentang akan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saya mengira wacana tersebut sama dengan lockdown—saya mengira itu hanya istilah lainnya. Namun, ternyata PSBB itu beda dengan lockdown. 

Lockdown sendiri memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun, tetapi memiliki makna yang sama dengan karantina wilayah” sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perbedaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Lockdown

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tersebut, dijelaskan bahwa karantina wilayah atau yang maknanya sema dengan lockdown adalah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Sedangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kedua kebijakan ini sama-sama melakukan pembatasan terhadap warga negara. Akan tetapi, dalam implementasinya terdapat POIN PENTING yang menjadi pembeda di antara keduanya, yaitu dalam pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantianaan Kesehatan dijelaskan, bahwa:

Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Nah, poin penting inilah yang tidak ada dalam kebijakan PSBB—selengkapnya silahkan baca Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam PSBB tidak aturan yang mewajibkan pemerintah untuk menanggung kebutuhan warga negaranya. Dengan kata lain, kamu harus belajar sendiri dari rumah karena sekolah diliburkan, yang entah ini kamu anggap sebagai berkah atau malah sebaliknya.

Kamu juga harus bekerja dari rumah aka #WorkFromHome, padahal pada kenyataannya banyak pekerja (seperti buruh pabrik, pedagang asongan, karyawan swasta, budak korporat, dan banyak lainnya) yang masih diharuskan bekerja oleh perusahaan juga agar tetap bisa menafkahi keluarga mereka. Padahal, dan lagi, padahal tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Kegiatan ibadah dan kegiatan umum lainnya pun dibatasi. Dan sejauh ini kita sudah melakukannya, juga mengalami dampaknya.

READ:  Pertiwi yang Sekarang Tiada Hari Tanpa Kabar Duka

Itulah penjelasan mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang singkat dan jelasnya jika dirangkum adalah kamu harus #DiRumahAja, tapi dengan modal sendiri.

Sampai di sini nampaknya sudah jelas mengenai apa itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) VS Lockdown. Sekarang lanjut ke poin penting selanjutnya, yaitu mengenai wacana kebijakan Darurat Sipil.

Apa itu Darurat Sipil?

Perihal aturan Darurat Sipil, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya telah mengatur hal tersebut.

Dalam Perppu tersebut dijelaskan bahwa Indonesia mengenal tiga jenis bentuk kedaruratan: yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang. Ketiga status keadaan bahaya tersebut akan ditetapkan untuk menanggulangi krisis yang sedang dihadapi oleh negara. Krisis yang dimaksud bisa berupa kerusuhan, pemberontakan, perang, bencana, atau keadaan lain yang dapat mengancam negara.

Demikian dengan Darurat Sipil. Sebagaimana yang terdapat dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Status keadaan bahaya Darurat Sipil akan ditetapkan dan diberlakukan apabila:

  1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
  2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.
  3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Apa akan terjadi jika Darurat Sipil diberlakukan?

Jika Darurat Sipil diberlakukan, maka pemerintah beserta aparaturnya akan memiliki beberapa wewenang yang sangat besar untuk mengatur dan membuat batasan dalam kehidupan warga negaranya.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 18, dijelaskan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak membuat ketentuan yang membatasi pengadaan rapat umum, pertemuan umum, bahkan arak-arakan pun harus dilakukan dengan izin tertentu yang bisa diberikan secara penuh maupun bersyarat.

Tidak hanya itu saja, penggunaan gedung-gedung, tempat kediaman, dan lapangan juga bisa dibatasi atau dilarang oleh Penguasa Darurat Sipil. Begitu pula dengan keberadaan dan kegiatan orang di luar rumah, juga akan dibatasi. Bahkan Pasal 20 membolehkan Penguasa Darurat Sipil untuk melakukan pemeriksaan badan dan pakaian setiap orang yang mengundang kecurigaan.

Ya! Dalam status Darurat Sipil, pemerintah diperbolehkan untuk membatasi hak-hak warga negaranya, bahkan seperti hak demokratis seperti berbicara dan menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak-hak yang asasi lainnya.

Memang, sekarang kita merasakan hak kita untuk bergerak dan berkumpul sudah dan masih dibatasi. Dan hal itu memang sangat masuk akal, karena social distancing dan physical distancing sangat efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Akan tetapi jika dikaji lebih lanjut, Darurat Sipil akan memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah dan aparaturnya untuk mengatur bagaimana warganya hidup—yakni terkait Hak Asasi Manusia.

Dan kembali lagi, wacana kebijakan inilah yang menjadi jawaban Presiden Jokowi yang sejauh ini nampaknya tidak akan mengambil pilihan lockdown sebagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19.

READ:  Kebakaran Parah Hutan Amazon Membuat Bumi Semakin dalam Bahaya!

Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah harus menggunakan Darurat Sipil untuk mengatasi pandemi virus corona COVID-19?

Jadi, perlukah memberlakukan Darurat Sipil untuk mengatasi pandemi virus corona COVID-19?

Perihal pertanyaan ini, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan duduk perkara ‘darurat sipil’ dalam konteks perundang-undangan seperti yang dilansir oleh tirto.id.

Feri menjelaskan bahwa sebelum menerapkan darurat sipil, Presiden Jokowi hendaknya terlebih dulu menyatakan negara dalam ‘keadaan bahaya’ sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 UUD 1945.

“Status keadaan bahaya itu disertai tiga tingkatan menurut Perppu No. 23 Tahun 1959 [tentang Keadaan Bahaya]: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang,” kata Feri kepada reporter tirto.id pada Selasa (31/3/2020) lalu.

Penetapan tiga ‘keadaan bahaya’ di atas sendiri ditentukan berdasarkan tiga kondisi, yaitu terkait keamanan dan ketertiban; perang; dan keadaan khusus yang mengancam hidup. Menurut Feri, bencana non-alam dan wabah penyakit termasuk dalam keadaan khusus. Apabila wabah penyakit dianggap sudah membahayakan kehidupan bernegara, maka status keadaan bahaya sebagaimana Pasal 12 UUD 1945 bisa diterapkan.

Dan kita semua pun sudah memahami, bahwa pandemi COVID-19 termasuk sebuah krisis yang mengancam warga negara dan eksistensi negara itu sendiri. Dan kita juga sama-sama sudah tahu kalau pemerintah sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana non-alam.

Namun, Feri menilai jika darurat sipil mestinya tidak perlu diaktifkan. Menurutnya pemerintah hanya perlu konsisten saja menjalankan apa yang telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan seperti di atas. Kenapa?

Karena dengan peraturan ini, pemerintah dapat memberlakukan karantina dengan berbagai macam tingkatan. Hal serupa juga telah diungkapkan peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin. Ia lebih menyarankan pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown atau karantina wilayah seperti halnya yang sukses dilakukan oleh beberapa negara terdampak COVID-19.

Defny juga menegaskan bahwa secara empirik langkah ini (lockdown) justru lebih relevan dan dibutuhkan segera ketimbang menerapkan Darurat Sipil. Dan lebih dari itu, dengan menerapkan kebijakan lockdown pula dapat semakin mendukung kebijakan pembatasan fisik dan sosial yang terbukti secara efektif dapat memperlambat penyebaran dan penularan virus dari manusia ke manusia.

Lantas, kenapa pemerintah tidak memberlakukan kebijakan lockdown?

Sejauh ini, menurut kami, jawaban paling masuk akal terkait kenapa pemerintah tidak memberlakukan lockdown adalah untuk ‘mendiakan kewajiban pemerintah’—lihat kembali bagian yang membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar VS lockdown di atas. Karena jika pemerintah menerapkan kebijakan lockdown, maka semua kebutuhan dasar hidup warganya dan bahkan pakan hewan ternak pun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun jika hanya menerapkan kebijakan PSBB, berarti pemerintah lepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakatnya.

Lihat saja respon pemerintah dan aparturnya terhadap krisis yang disebabkan virus corona COVID-19 belakangan ini. Ambil contoh imbauan untuk bekerja dari rumah yang tentu saja tidak akan berlaku bagi kaum buruh dan pejuang nafkah lainnya yang tidak bisa #WorkFromHome. Yang ada juga mereka harus #WorkF*ckingHarder di tengah bahaya terinfeksi virus corona.

Atau juga anjuran pemerintah kepada masyarakat untuk tetap #DiRumahAja, padahal kita semua tahu kalau ada tungku yang harus tetap mengepul, ada angsuran dan tagihan yang harus dibayar, ada pajak yang tetap harus disetorkan.

Apalagi jika ditambah dengan Darurat Sipil ….

Ya … ujung-ujungnya faktor budaya dan kajian dampak ekonomi yang dijadikan sebagai dalih.

0
Ahmad Ali Buni
Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *