Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

Ibu Kota Baru Republik Indonesia

6 min read

Ibu Kota Baru Indonesia

Pandita.ID – Indonesia bukan negara Asia Tenggara pertama yang memindahkan Ibu Kotanya.

Pada 2005, para jenderal yang berkuasa di Myanmar pindah ke Naypyidaw, sebuah kota di perbukitan yang berjarak 200 mil dari Ibu Kota era kolonial, Yangon. Pada 1990-an, pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad membangun Ibu Kota administratif di Putrajaya, sekitar 20 mil dari Kuala Lumpur.

Dan kini, Indonesia tengah bersiap untuk memindahkan Ibu Kotanya.

Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota Baru RI Pindah ke Kaltim

Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota Baru RI Pindah ke Kaltim

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan bahwa Ibu Kota Baru RI pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dari Istana Negara, Jakarta Pusat, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Pemerintah telah melakukan kajian mendalam tiga tahun terakhir. Lokasi Ibu Kota baru paling ideal adalah Kalimantan Timur (Kaltim), sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara.” Ujar Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin (26/8/19) siang.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi tersebut dapat kita ketahui bahwa keputusan besar untuk memindahkan Ibu Kota ini telah melalui proses yang panjang dan tidak sebentar dengan berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Namun tahukah kalian, kalau wacana pemindahan Ibu Kota sebelumnya telah beberapa kali digagas bahkan sejak era Presiden Indonesia yang pertama? Hmm. Mari kita flashback sejenak.

Berbagai Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara dari Era Soekarno

Rencana untuk memindahkan Ibu Kota itu sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno (Bung Karno).

Wacana memindahkan Ibu Kota tercetus saat Bung Karno berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 17 Juli 1957. Saat itu Bung Karno mengunjungi Palangkaraya guna untuk menancapkan tiang pancang bakal kota itu. Saat itu beliau datang bersama Duta Besar Amerika Serikat Hugh Cumming Jr, Dubes Uni Soviet D. A. Zhukov, serta Sri Sunan Pakubuwono XVII.

Dalam kunjungan tersebut Bung Karno sempat berkata bahwa Palangkaraya yang artinya ‘Tempat Suci, Mulia dan Agung’ itu akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara.

Alasan Bung Karno memilih Palangkaraya adalah karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia serta lahan yang tersedia masih sangat luas. Di samping itu, Bung Karno juga ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru.

Bung Karno bahkan sudah menyiapkan grand design untuk Palangkaraya. Hal itu bisa dilihat dari desain kota yang berubah dari rencana semula. Saat dicanangkan pada tahun 1957, desain kota masih sangat sederhana. Namun, wacana ini tak kunjung terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Orde Lama.

Gagasan pemindahan Ibu Kota kembali muncul di era pemerintahan Orde Baru tahun pada tahun 90-an. Soeharto menggagas untuk memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat, yang jaraknya ± 50 km dari Jakarta. Akan tetapi, wacana ini juga tidak jelas kelanjutannya. Malah, belakangan wacana itu menjadi permainan para pengusaha dan mafia tanah untuk menaikkan harga tanah di kawasan tersebut.

Lanjut, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012, wacana pemindahan Ibu Kota kembali muncul. Beberapa daerah telah dipilih sebagai alternatif Ibu Kota Negara, di antaranya adalah Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan, dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah). Namun, saat itu SBY justru lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan sebutan The Greater Jakarta.

Akhirnya, pada 29 April 2019, Presiden Jokowi dalam rapat terbatasnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Rencana ini bukan lagi sekadar wacana karena kajian dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan beberapa tahun terakhir menyimpulkan bahwa Indonesia sangat memungkinkan untuk memindahkan Ibu Kota.

READ  Petunjuk untuk Memilih Presiden pada 17 April 2019

Dan, rencana Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota Negara menjadi gamblang setelah beliau mengumumkannya secara resmi pada 26 Agustus 2019 siang di Istana dengan dipilihnya dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasinya.

Dalam pembukaan pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan:

“…. Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibu Kotanya.”

Dan faktanya memang demikian jika kita melek sejarah negara kita. Namun, terlepas dari fakta itu, ada hal yang lebih mendasar, yakni: Kenapa Harus Pindah?

Urgensi Kenapa Ibu Kota Negara Harus Pindah?

Mungkin pertanyaan “kenapa harus pindah?” ini adalah pertanyaan yang paling banyak terlontar dari segenap warga Indonesia.

Jadi, kenapa harus pindah?

Dalam Pidato Pengumuman Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi menyebutkan alasannya sebagai berikut:

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan masalah kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk yang mencapai ± 150 juta jiwa atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila Ibu Kota pindahnya masih di Pulau Jawa,” kata Presiden Jokowi.

Lantas, kenapa urgent sekarang?

Kita telah mendapati bahwa dua per lima Jakarta berada di bawah permukaan laut dan banyak titik-titik lokasi di Jakarta turun dengan kecepatan 20 cm per tahun. Penyebab utamanya karena pengambilan air sumur secara konstan dari pondasinya yang berawa.

Belum lagi kemacetan lalu lintas yang terlanjur parah serta udara dan air yang tercemar adalah kenyataan sehari-hari bagi 10 juta penduduk Jakarta. Bahkan, kemacetan diperkirakan menelan biaya hingga 100 triliun rupiah ($ 7 miliar) per tahun dalam hilangnya produktivitas untuk wilayah yang dikenal sebagai Jabodetabek yang mencakup ± 30 juta orang.

Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.

“Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi lebih kepada besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta.” [Joko Widodo]

Ditambah faktor lain seperti banyaknya konversi lahan yang terjadi di Pulau Jawa, krisis ketersediaan air (terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur), serta kondisi Pulau Jawa yang rawan akan bencana gempa dan tsunami.

Dan di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah—pemerataan harus dilakukan.

Karena berbagai alasan dan urgensi inilah Ibu Kota harus pindah. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pihak pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam yang diintensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil dari kajian-kajian tersebut menyimpulkan lokasi Ibu Kota Baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Tapi, kenapa di Kaltim?

Alasan dan Tujuan Dipilihnya Kaltim Sebagai Lokasi Ibu Kota Baru

Pertama, minimnya risiko bencana alam, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

Kedua, lokasi yang strategis berada di tengah-tengah (wilayah) Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km—terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.

READ  Meneruskan Tongkat Estafet & Nyala Pelita Mbah Moen

Ketiga, kedua kabupaten itu berdekatan dengan wilayah yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang sudah dikuasai oleh pemerintah seluas 180.000 hektar.

Kaltim terletak di tengah Indonesia dan sekitar 54% persen penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 58%. Sedangkan Kalimantan menyumbang 5,8% dari populasi dan memberikan kontribusi 8,2% dari PDB. Dengan dipilihnya Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota yang baru bertujuan agar pembangunan lebih cepat merata, tinggalkan Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Pemerataan ekonomi dipercepat dan pusat ekonomi baru diciptakan agar lebih banyak masyarakat menikmati manfaatnya.

Pembanguna Ibu Kota Baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa, karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis Hilirasi Sumber Daya Alam.

Biaya yang Dibutuhkan untuk Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa total kebutuhan dana untuk pemindahan Ibu Kota ke Kaltim ini mencapai ± Rp. 466 triliun. Nantinya 19% dari total biaya tersebut akan menggunakan APBN dengan menggunakan skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan di DKI Jakarta. Sedangkan sisanya berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung dari swasta dan BUMN.

Alokasi Dana Pembangunan Ibu Kota Baru

Adapun dana Rp 466 triliun tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta Istana Negara dan bangunan strategis TNI dan Polri.

Berikutnya yang kedua adalah untuk menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI dan Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan (LP).

Selanjutnya, yang ketiga biaya tersebut juga digunakan untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, dan lain sebagainya.

Dan yang terakhir adalah adalah untuk biaya pengadaan lahan.

Bisakah Indonesia Membayarnya?

Tampaknya, dengan langkah Presiden Jokowi menjadikan Ibu Kota baru sebagai simbol identitas dan kemajuan Indonesia, proyek ini akan menjadi bagian dari warisannya, yang berarti anggaran tidak mungkin menjadi kendala. Pengeluaran ini setara dengan pengeluaran infrastruktur tahunan pemerintah tetapi akan tersebar lebih dari satu dekade. Indonesia sudah heboh, dengan $ 350 miliar dihabiskan untuk proyek infrastruktur selama masa jabatan pertama Jokowi dan $ 412 miliar lainnya direncanakan untuk lima tahun ke depan.

Bagaimana dengan Jakarta?

Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan Urban Regeneration yang dianggarkan sebesar 571 triliun akan tetap dijalankan—yang pembahasannya sudah mencapai level teknis dan siap dieksekusi.

Tahapan Rencana Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi mengatakan akan segera menyerahkan rancangan undang-undang dan hasil studi kelayakan kepada parlemen untuk mendapatkan persetujuan modal baru, suatu langkah yang para analis perkirakan akan disahkan dengan cepat.

Selanjutnya pada tahun 2020 akhir, pemerintah akan memulai proses konstruksi. Kemudian pada tahun 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap.

Konsep Desain Visual Ibu Kota Baru

Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait lingkungan, Ibu Kota Baru nantinya akan dibangun dengan konsep Forest City dengan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 50%. Pemerintah juga menjamin bahwa pemindahan Ibu Kota ke Kaltim ini tidak akan merusak hutan dan tidak akan mengurangi luas hutan lindung.

Tapi kini telah muncul kekhawatiran baru: Apakah pemindahan Ibu Kota ini akan berhasil?

Adalah wajar jika di antara kita ada yang mengkhawatirkan hal tersebut. Namun, seperti yang telah disampaikan di awal; Indonesia bukanlah negara pertama yang memindahkan Ibu Kotanya. Kalau mereka saja bisa, masa kita tidak?

0
Avatar
Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

One Reply to “Ibu Kota Baru Republik Indonesia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *