Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

STOP Kebakaran Hutan dan Lahan, Indonesia Bukan Pabrik Asap

8 min read

STOP Kebakaran Hutan dan Lahan, Indonesia Bukan Pabrik Asap

Pandita.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hal yang baru di Indonesia. Hampir tiap tahun karhutla terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dan kini, kembali lagi, yang tengah menjadi sorotan dunia, Karhutla parah tengah melanda sejumlah titik di Jambi dan Riau, Sumatra. Khususnya di Riau, di mana titik api paling parah dan paling banyak terjadi.

*Baca terus artikel ini sampai akhir untuk mengetahui akar masalah karhutla yang kerap terjadi.*

Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (Januari – Agustus 2019)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Indonesia dalam kurun Januari hingga Agustus 2019 mencapai total 328.724 hektare (Ha).

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Masyarakat BNPB, Agus Wibowo, mengatakan Provinsi Riau merupakan daerah terluas yang dilanda kebakaran hutan, yakni mencapai 49.266 hektare (Ha). Kebakaran di Riau ini sendiri paling banyak terjadi di lahan gambut dengan luas mencapai 40.553 Ha, sedangkan di tanah mineral mencapai 8.713 Ha.

Agus menjelaskan, secara keseluruhan kebakaran di lahan mineral masih paling luas yakni mencapai 239.161 Ha, sedangkan di lahan gambut mencapai 89.563 Ha. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah yang paling luas terjadi kebakaran di tanah mineral, yakni mencapai 108.368 Ha.

Kebakaran hutan dan lahan yang luas juga terpantau di Kalimantan Tengah mencapai 44.769 Ha, Kalimantan Barat 25.900 Ha, Kalimantan Selatan 19.490 Ha, Sumatera Selatan 11.826 Ha, Jambi 11.022 Ha, Jawa Timur 10.508 Ha, Kalimantan Timur 6.715 Ha, Papua 6.144 Ha, dan Kepulauan Riau 5.621 Ha.

Khusus di Riau, BNPB telah mengerahkan 1.512 pasukan gabungan dan bantuan tujuh unit helikopter. Namun, hingga kini Karhutla terus meluas hingga kabut asap yang ditimbulkan kian pekat menyelimuti hampir seluruh Provinsi Riau.

Riau Daerah Terparah Dilanda Kebakaran Hutan dan Lahan (2019)

Riau Daerah Terparah Dilanda Kebakaran Hutan dan Lahan (2019)

Hingga hari Selasa (10/9/2019) kemarin, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau semakin meluas. Dampak yang ditimbulkan pun semakin Parah.

Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rafles B. Panjaitan, mengungkapkan adanya perbedaan antara data yang telah dirilis oleh KLHK dengan data yang dirilis oleh Satgas Karhutla Riau.

Satgas Karhutla Riau menyatakan luas kebakaran sepanjang tahun ini baru mencapai 6.541,76 Ha yang menyebar di 12 kabupaten dan kota. Raffles tidak mempersalahkan data tersebut, dan menilai jika luas lahan terbakar yang disajikan oleh Satgas Riau itu bisa bermaksud luas Karhutla yang dipadamkan.

Dari data yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Jim Gafur, luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau dalam kurun 1 Januari hingga 9 September 2019 mencapai hingga 6.464 (Ha).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Riau, juga telah merilis sebaran titik api yang mana mayoritas terdapat di Riau. Sebaran titik panas tersebut terdapat di 90 titik lokasi pada level confidence mencapai 70%.

Titik api paling banyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan jumlah 43 lokasi. Selanjutnya titik panas ada di Kabupaten Pelalawan 18, Indragiri Hulu (Inhu) 10, Rohil 9, Kampar 5, Bengkalis 2.

Jim juga menegaskan bahwa pemadaman karhutla akan terus dilakukan oleh tim satgas darat, yakni TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan dibantu beberapa perusahaan swasta. Jumlah personel yang terlibat mencapai empat sampai lima ribu orang, yang setiap harinya berjibaku memadamkan api tanpa libur. Kemudian, kita saat ini masih ada dua heli water bombing yang beroperasi.

Jim juga menjelaskan, meski jumlah personel yang turun ke lapangan saat ini sudah terhitung mencukupi, akan tetapi terdapat beberapa titik api yang tidak bisa dijangkau oleh petugas.

“Kendalanya banyak sekali. Mulai dari minimnya sumber air, akses ke lokasi jauh dan ditambah cuaca panas. Bahkan ada petugas yang ke lokasi menggunakan perahu, yakni di Desa Pulau Helan, Inhil. Jadi titik api yang tidak bisa dijangkau, kita menggunakan heli water bombing,” tutur Jim.

Selain itu juga terdapat beberapa kendala lainnya, seperti petugas juga ada yang harus berhadapan dengan hewan buas, seperti harimau, beruang hingga buaya.

“Seperti di Desa Pulau Gelang, Inhu, petugas pernah menjumpai harimau, beruang dan buaya. Karena pemadaman (karhutla) dekat dengan (Suaka Margasatwa) Kerumutan. Jadi, untuk memadamkan titik api ini tidak mudah. Petugas harus bertaruh nyawa,” kata Jim.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Belum lagi jika membahas perihal dampak yang diakibatkan, seperti hilangnya fungsi hutan dan lahan, jarak pandang yang terbatas akibat pekatnya kabut asap, terganggunya aktivitas masyarakat, atau yang paling parahnya; membludaknya jumlah masyarakat yang terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

READ  7 Negara Amerika Selatan Tandatangani Pakta Perlindungan Hutan Amazon

Kabut Asap Selimuti Riau

Kabut Asap Selimuti Riau

Kebakaran parah yang melanda Riau telah memicu munculnya kabut asap yang hampir merata menyelimuti bumi Lancang Kuning itu. Bahkan, asap yang ditimbulkan dari karhutla ini sampai ter-ekspor hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Wilayah yang paling parah diselimuti asap saat ini ada di Kabupaten Inhu, dengan jarak pandang rata-rata hanya sampai 800 meter. Sedangkan di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jarak pandang hanya tembus 1 Km. Kondisi ini lebih parah jika dibandingkan sehari sebelumnya yang mana jarak pandang masih tembus hingga 1,5 km.

Di Kabupaten Pelalawan, jarak pandang 1,5 Km dan Dumai terpaut 200 Km arah utara dari Pekanbaru jarak pandang 3 Km. Ke empat wilayah tersebut statusnya diselimuti asap.

Dan perlu untuk digarisbawahi, bahwa kabut asap ini bukan hanya imbas dari karhutla yang terjadi di Riau sendiri. Akan tetapi, sebagian kabut asap tersebut merupakan asap kiriman dari karhutla yang juga tengah terjadi di Jambi.

“Berdasarkan pantauan BMKG, arah angin dari Jambi ke Riau. Ini yang membuat kita cukup khawatir apabila kebakaran di daerah selatan Riau tidak tertanggulangi, maka asapnya akan terus masuk ke Riau,” tandas Jim.

1.136 Warga Pekan Baru Terserang ISPA

Hingga Agustus kemarin, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengungkapkan setidaknya 1.136 warganya telah terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah kawasan di Riau. Lebih dari separuhnya adalah mereka yang termasuk dalam usia produktif yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

Siapa yang Harusnya Bertanggung Jawab?

Di Indonesia, kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan merupakan hal yang baru lagi karena hampir setiap tahunnya bencana buatan manusia ini kerap terjadi.

Tentu saja, apa lagi kalau bukan bencana buatan manusia?

Dari rata-rata kasus karhutla yang terjadi di Indonesia, selalu saja ada pihak yang mendalanginya. Tidak terkecuali sejumlah bencana karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, polisi telah menetapkan 175 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Selain tersangka perorangan, Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat empat korporasi perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla tersebut.

“Jumlah tersangka perorangan terkait masalah karhutla tahun 2019 ini sampai dengan September ada 175 tersangka, ini perorangan atau individu. Dengan jumlah korporasi yang ditetapkan 4 korporasi,” kata Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa keempat tersangka dari korporasi sawit tersebut antara lain PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU) dan PT Surya Argo Palma (SAP) dari Kalimantan Barat, PT Palmindo Gemilang Kencana dari Kalimantan Tengah, dan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dari Riau. Dari keempat korporasi tersebut, belum ada individunya yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam proses pendalaman.

“Semua masih didalami siapa yang bertanggungjawab dalam kasus karhutla ini,” katanya.

Dari kesemua jumlah tersangka perorangan yang ada, 21 orang sudah dilimpahkan tahap dua oleh pihak kepolisian. Sementara dua orang lainnya berkasnya sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Selebihnya, berkas masih dikumpulkan dan sudah dikirim ke Kejaksaan dan menunggu petunjuk dari Jaksa,” tandas Dedi.

Di bawah ini adalah jumlah luas lahan yang terbakar di Sumatra dan Kalimantan berikut dengan jumlah tersangkanya:

  • Riau – Total luas area terbakar 491 ribu (Ha), jumlah tersangka 42 perorangan dan 1 korporasi.
  • Jambi – Total Luas area terbakar 23 ribu (Ha), jumlah tersangka 14 orang.
  • Sumatra Selatan (Sumsel)– Total luas area terbakar 7 ribu (Ha). Jumlah tersangka 18 orang.
  • Kalimantan Tengah (Kalteng) – Total luas area terbakar 338 ribu (Ha). Jumlah tersangka 45 orang dan 1 korporasi.
  • Kalimantan Barat (Kalbar) – Total luas area terbakar 69 ribu (Ha). Jumlah tersangka 54 orang dan 2 korporasi.
  • Kalimantan Selatan (Kalsel) – Total luas area terbakar 2 ribu (Ha). Jumlah tersangka 2 orang.

Siklus yang Selalu Terulang Kembali

Padahal, belum lama ramai kabar akan bencana kebakaran hutan Amazon yang riuh diberitakan dan menjadi sorotan seluruh dunia, kini Indonesia juga tengah dilanda bencana yang sama—meski pada kenyataannya beritanya tidak seheboh kebakaran hutan hujan Amazon.

Namun terlepas dari itu, baik kebakaran yang melanda hutan hujan Amazon maupun kebakaran hutan dan lahan yang ada Indonesia, kronologinya kurang lebih sama: Pembukaan lahan, baik untuk perkebunan, pertanian, peternakan, tambang, dan lain sebagainya.

Kembali lagi, dengan logika yang sangat sederhana; tidak akan ada asap jika tidak ada api. Atau yang lebih mendasar lagi; tidak akan timbul api jika tidak ada tangan yang menyulutnya.

Ketamakan manusia (terutama para pemilik modal) untuk membuka maupun memperluas lahannya tanpa peduli dengan dampak lingkungan dan kerugian yang ditanggung oleh orang lain, adalah aktor utama sekaligus pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab.

Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kasus semacam ini selalu terulang kembali? Mengapa persoalan kebakaran hutan dan lahan seakan tidak pernah selesai melanda Indonesia? Apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini? Mengutip laporan dari Tempo, berikut ini adalah wawancara DW Indonesia dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin.

1. Mengapa masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selalu terulang seakan tidak pernah selesai?

Kalau kita lihat sebenarnya lebih dari sisi pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk menimbulkan efek jera. Penegakan hukum juga bagian dari upaya pencegahan dari terulangnya kejadian kebakaran ini.

READ  Ketika Mahasiswa Telah Bangun dari Tidurnya, #MahasiswaBergerak!

Kita masih melihat pemerintah masih lemah dari sisi pengawasan dan juga penegakan hukum terkait dengan kebakaran yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat proses hukum yang sudah dilakukan sendiri, ada 11 perusahaan yang sudah inkracht yang kena denda Rp 18,9 triliun sampai saat ini kita tidak melihat realisasinya, apakah sudah dipenuhi atau belum.

Kita ambil contoh upaya hukum terkait kebakaran hutan dan lahan ada tiga. Pertama sanksi administrasi yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, KLHK misalnya. Kemudian sanksi perdata, terakhir sanksi pidana. Kalau kita bicara sanksi administrasi ini ada empat jenis: teguran tertulis, sanksi paksaan, sanksi pembekuan izin, ada sanksi pencabutan izin. Di mana masing-masing sanksi ini jika sudah diberikan pasti ada kriteria dan pasti ada rekomendasi bagi pelaku pembakaran untuk penuhi, baru bisa sanksi administrasi itu dicabut.

Kita banyak lihat di media cetak bahwa pemerintah sudah memberikan sanksi administrasi, tapi kita tidak melihat perusahaan mana saja yang diberikan sanksi, kenapa mereka diberikan, lalu rekomendasi apa perusahaan harus penuhi sehingga sanksi tersebut pada akhirnya bisa dicabut. Tidak ada transparansi. Padahal kalau terbuka, artinya pemerintah sudah membuka ruang agar publik terlibat dalam pemantauan terhadap implementasi sanksi yang diberikan oleh pemerintah.

2. Apakah dugaan adanya ‘permainan’ antara perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran dan oknum di pemerintahan daerah/kabupaten juga menjadi faktor tidak pernah selesainya masalah ini?

Kalau adanya indikasi adanya permainan itu sebenarnya ada di berbagai level bisa terjadi. Lagi-lagi jawabannya ke pengawasan dan penegakan hukum.

Bagaimana citra Indonesia di mata internasional terkait kebakaran hutan dan lahan ini? Terlebih lagi Malaysia dan Singapura mengklaim menerima kiriman kabut asap dari Indonesia.

Dengan adanya klaim dan komplain saja itu sudah jelas negara kita seperti apa di mata negara-negara ASEAN.

Kita tahu bahwa pemerintah kita sendiri tahun 2012 sudah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian Agreement on Haze Pollution (AHP) dan pada tahun 2015 kita sudah menyerahkan dokumen ratifikasinya itu. Dengan demikian maka Indonesia sudah masuk dalam perjanjian itu.

Salah satu inti dari pejanjian tersebut dalam pasal 9 adalah pengendalian karhutla yang berpotensi menimbulkan pencemaran lintas batas. Salah satu upayanya dengan mengedepankan mekanisme hukum nasional. Akhirnya lagi-lagi pengawasan dan penegakan hukum kita diuji untuk mencegah karhutla itu sendiri.

Terkait dengan komplain dari negara tetangga, kalau kita mau ambil positifnya seharusnya ini menjadi pemicu buat kita untuk lebih serius lagi menuntaskan karhutla. Dari sisi perdebatan asapnya sudah masuk atau tidak, saya pikir ini perdebatan yang tidak perlu. Karena kita ini member dari ASMC (ASEAN Specialised Meteorological Centre), dari sana pasti tahu BMKG masing-masing negara ada di situ, harusnya tidak perlu diperdebatkan pasti ketahuan dari situ. Lihat saja di ASMC, sesederhana itu tanpa harus berdebat.

3. Bagaimana Anda menilai upaya Satgas Karhutla dalam menangani kebakaran yang terjadi sejauh ini? Sudah berjalan dengan efektif?

Memang TNI dan Polri kita sudah bergeser tugasnya menjadi pemadam kebakaran. Sampai dengan saat ini kebakaran masih terjadi dan berlangsung mulai dari kebakaran hebat tahun 2015 sampai sekarang masih terus terjadi, dan teman-teman TNI Polri terlibat di situ. Kita hargai kontribusi dan keterlibatan TNI dan Polri terkait dengan karhutla ini.

Pemerintah mengatakan musim kemarau menjadi faktor utama kebakaran hutan dan lahan dan mempersulit proses pemadaman …. Ada yang bilang kebakaran yang terjadi sekarang karena perubahan iklim …. Ini sebenarnya kita bicara duluan mana ayam dan telur.

Berangkat dari tema besar perubahan iklim, menyebabkan perubahan musim di mana musim kemarau menjadi lebih panjang dibanding musim hujan, dan waktunya tidak periodik seperti dulu lagi. Hal ini menyebabkan material yang mudah terbakar menjadi kering seperti pohon dan gambut. Lalu ada pembukaan lahan, pembukaan lahan dilakukan dengan cara land clearing. Atau dibalik, pembukaan lahan untuk investasi perkebunan dilakukan dengan membuka kanal, gambut kering, emisi lepas, akhirnya terjadi perubahan iklim. Jadi tergantung membangun narasinya dari mana.

4. Kita simpulkan bahwa law enforcement menjadi jawaban dari masalah karhutla?

Karhutla yang terjadi tahun ini sudah harus dihentikan. Salah satu upaya yang kita lihat dari dulu masih lemah yaitu dari sisi pengawasan dan penegakan hukum. Dan tentunya kita berharap ada upaya yang betul-betul serius untuk melindungi hutan dan gambut tersisa karena inilah material yang mudah terbakar.


Sampai di sini jelas, bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama maraknya karhutla yang terjadi di Indonesia.

Terlebih lagi di tengah krisis perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan peradaban manusia di planet ini, yang mana juga merupakan akibat dari ulah manusia sendiri, ironisnya manusia itu sendiri juga yang mengamini: Bukannya mencegah dan melakukan perubahan, malah dengan sengaja memperburuk keadaan.

Hal ini jelas bertentangan sekali dengan apa yang selama ini coba diperjuangkan oleh para peduli lingkungan yang mengusahakan supaya negeri ini dapat kembali seperti dulu lagi. Di mana sekarang banyak masyarakat yang mulai sadar dan gemar melakukan penghijauan (meskipun di lingkungannya sendiri), tetapi segelintir orang/kelompok seolah-olah dibiarkan merusak alam negeri ini. Ironis sekali.


Indonesia adalah negeri penghasil oksigen, bukan negeri penghasil kabut asap.

0
Avatar
Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

2 Replies to “STOP Kebakaran Hutan dan Lahan, Indonesia Bukan Pabrik Asap”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *